Depok, SUARABUANA.com – Aliansi Kawal Pemerintahan Bersih (AKPB) merupakan kumpulan relawan yang mengawal program 100 hari Prabowo Gibran yang dibentuk di markas pemenangan jalan Imam Bonjol Jakarta.
AKPB cabang Depok menyikapi kinerja BPN Kota Depok terkait permasalahan tanah dan bangunan milik Akhmadi yang telah dibalik namakan kepada pihak lain dalam waktu sangat singkat, “sedangkan disisi lain banyak masyarakat yang balik nama butuh waktu berbulan-bulan salah satunya adalah yang dialami sendiri oleh saya,” kata Hersong ketua AKPB Cabang Depok dikantornya jalan Japat 44 Sukmajaya Rabu (25/12/24).
Ditambahkan Hersong, “banyak kendala pengurusan sertifikat yang dilakukan BPN Depok salah satunya adalah persoalan ukur, sudah tiga tahun Saya mendaftarkan untuk ukur tapi tidak pernah dilaksanakan karena saya belum setor duit. Sedangkan pajak persyaratan lain sudah kami bayar ke loket tapi kami tidak dilayani dengan baik sehingga sampai hari ini Tanah kami belum dilakukan pengukuran untuk melakukan pemecahan sertifikat,” ujar Hersong.
“Jadi ini artinya ada biaya lain yang dibayar di luar ketentuan yang sah, dan ini merupakan indikasi kuat adanya pungutan liar dalam proses pengurusan layanan pertanahan,” kata Hersong.
“Dan itu yang harus diberantas, ” tegas Hersong.
“Terkait hal itu kami akan mengambil langkah meminta inspektorat untuk mengaudit kinerja BPN Depok dan apabila hal itu tidak dilakukan juga kami akan melakukan aksi unjuk rasa ke BPN kota Depok dan kementrian ATR/BPN,” ungkap Hersong.
Ketika ditanya lebih lanjut, “kapan akan melakukan unjuk rasa, dijawab dalam waktu dekat. Bersama salah satu ormas dengan masa lebih kurang 200 orang,” pungkas Hersong.(fal)
