Yogyakarta, Suarabuana.com_
Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). BEM PTNU DIY menilai bahwa program strategis nasional tersebut harus dipastikan berjalan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat, bukan menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola maupun penggunaan anggaran.
Koordinator Wilayah BEM PTNU DIY, Tegar Pradana, menyampaikan bahwa evaluasi terhadap MBG tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan struktur atau pergantian pejabat, tetapi harus menyentuh aspek sistem, mekanisme pelaksanaan, hingga pengawasan program di lapangan.
“Program dengan anggaran besar dan menyangkut kebutuhan dasar masyarakat harus dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan publik. Evaluasi harus menjadi langkah perbaikan, bukan sekadar formalitas administratif,” ujar Tegar.
Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul dalam implementasi MBG perlu menjadi bahan refleksi bersama. Pemerintah perlu memastikan kesiapan infrastruktur, kualitas penyedia layanan, distribusi makanan, serta pola kemitraan agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya pelajar.
BEM PTNU DIY juga menilai bahwa keberhasilan MBG tidak dapat hanya diukur dari jumlah penerima atau besarnya anggaran yang terserap. Ukuran utama keberhasilan program harus dilihat dari ketepatan sasaran, kualitas pelaksanaan, keamanan pangan, serta dampak jangka panjang terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Selain itu, Tegar menekankan pentingnya membangun mekanisme pengawasan yang melibatkan berbagai unsur independen, seperti akademisi, mahasiswa, dan masyarakat sipil. Menurutnya, pengawasan publik menjadi instrumen penting agar program negara tetap berjalan sesuai kepentingan rakyat.
“Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawal kebijakan publik. Program yang menyangkut masa depan generasi muda harus terbuka terhadap kritik dan evaluasi,” tegasnya.
BEM PTNU DIY juga mendorong adanya audit independen terhadap pelaksanaan MBG serta keterbukaan informasi kepada masyarakat. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan tidak ada persoalan tata kelola, penyimpangan anggaran, maupun praktik yang dapat mengurangi manfaat program.
Pada akhirnya, BEM PTNU DIY menegaskan bahwa MBG merupakan program yang memiliki tujuan baik, namun keberhasilan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh niat, melainkan juga oleh tata kelola yang bersih, pengawasan yang kuat, dan keberpihakan nyata kepada masyarakat.
“Pemerintah harus berani melakukan evaluasi secara jujur agar setiap kebijakan benar-benar kembali pada tujuan utamanya, yaitu melayani rakyat,” pungkas Tegar Pradana. (AGUNG)
