BALI, Suarabuana.com – Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU) Daerah Istimewa Bali menyampaikan apresiasi terhadap sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang secara tegas menolak tawaran jabatan menteri. Sikap tersebut dinilai sebagai langkah penting dalam menjaga marwah institusi Kepolisian Republik Indonesia serta meneguhkan independensi Polri dari kepentingan politik praktis.
Koordinator Daerah BEM PTNU Daerah Istimewa Bali periode 2025–2027, Ade Reza Baehaqi Putra, menegaskan bahwa keputusan Kapolri tersebut patut diapresiasi oleh seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda dan mahasiswa. Menurutnya, Polri sebagai alat negara harus tetap berdiri netral, profesional, dan fokus menjalankan tugas utama dalam menjaga keamanan serta penegakan hukum.
“Penolakan jabatan menteri oleh Kapolri merupakan sikap kenegarawanan yang menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga independensi dan marwah institusi Polri. Ini adalah contoh baik bagi pejabat publik agar tidak mencampuradukkan kepentingan kekuasaan dengan tugas negara,” ujar Ade Reza.
Lebih lanjut, BEM PTNU Daerah Istimewa Bali menilai bahwa langkah tersebut juga menjadi pesan moral penting di tengah dinamika politik nasional, bahwa institusi penegak hukum harus berada di atas semua kepentingan golongan dan kekuasaan.
BEM PTNU Daerah Istimewa Bali berharap sikap ini dapat menjadi preseden positif bagi seluruh aparatur negara agar senantiasa mengedepankan etika, integritas, serta kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun politik praktis.
Sebagai organisasi mahasiswa yang berkomitmen pada nilai keislaman, kebangsaan, dan demokrasi, BEM PTNU Daerah Istimewa Bali akan terus mengawal isu-isu kebangsaan secara kritis dan konstruktif demi terwujudnya Indonesia yang adil, demokratis, dan berkeadaban. (AGUNG)
