Oleh: Yusuf Blegur
MENJADI PETANI mungkin tidak prestisius dan memiliki kebanggaan layaknya menjadi anggota Polri. Tapi setidaknya, sulit menemukan perilaku seorang petani terlibat korupsi, menjadi irisan dari politik dinasti dan oligarki serta terlibat dalam pelbagai penyalahgunaan kekuasaan.
Sungguh sebuah keinginan terpuji dan terhormat, tercetus dari Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang mengatakan lebih baik menjadi petani daripada bekerja sebagai Menteri Kepolisian.
Belum pernah ada sejarah di republik ini, seorang Kapolri mau menjadi petani yang merupakan profesi mulia, nyata bermanfaat bagi rakyat, negara dan bangsa Indonesia.
Pernyataan terbuka dan berani serta terkesan menantang dari pemuncak jabatan Polri itu, ditenggarai sebagai reaksi terhadap tuntutan banyak pihak yang menginginkan kelembagaan polri dibawah kementerian atau setidaknya tidak lagi bernaung dan hierarkis pada presiden.
Jelas terlihat, narasi Kapolri yang begitu emosional mengumbar sikap defensif dan resisten serta cenderung melakukan perlawanan. Jenderal bintang empat aktif itu, merespon keras adanya polemik menyoal fungsi dan kelembagaan polri belakangan ini.
Listyo Sigit Prabowo, yang memasuki tahun ke-5 menjabat Kapolri. Dihadapan Komisi III dalam sidang DPR dan disaksikan publik, menyampaikan respon tegas yang berisi penolakannya terhadap rencana reposisi dan restrukturisasi polri. Termasuk menempatkan polri dibawah kementerian, atau bertransformasi menjadi kementerian, atau bahkan lebih ekstrim lagi dengan adanya keinginan stereotif membubarkan kepolisian.
Refleksi, evaluasi dan solusi terhadap kinerja polri, telah lama menjadi sorotan publik. Sebagai salah satu, produk dari agenda reformasi sejak era 1998. Institusi polri yang secara organisatoris langsung dibawah presiden, kerap menuai gugatan baik pada performans pimpinan dan anggotanya, maupun pada aspek institusi yang dinilai cenderung menjadi ‘super body’ dan ‘the unthouchables’.
Lepas dari itu semua, tanpa menghilangkan prestasi dan pengorbanan peran Polri sejauh ini, seiring persoalan kelembagaan dan aparatnya yang kerap diselimuti sikap skeptis dan apriori sebagian besar rakyat. Ada yang menarik dan sangat langka, terkait aspirasi politik kalau tidak mau disebut keluh kesah yang diungkapkan Kapolri.
Sungguh luar biasa dan menakjubkan, entah spontanitas atau hasil perenungan batin yang dalam, orang nomor satu di jajaran polri tersebut, dengan tegas menyampaikan niatannya menjadi petani.
Boleh jadi ungkapan Listyo Sigit Prabowo terkait antusiasme pada profesi petani itu, sebagai bentuk kemarahan dari pelbagai upaya yang ingin mereduksi sekaligus mendegradasi institusi polri. Atau bisa juga sejatinya, kesadaran jiwa yang lahir dari kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual seorang Listyo Sigit Prabowo terhadap pengabdian dan dinamika dalam institusi polri yang puluhan tahun digelutinya.
Apapun hasilnya, biarlah para pemangku kepentingan publik yang kompeten dan elit politik serta yang lebih relevan lagi Presiden yang akan membahas dan memutuskan nasib Polri.
Tentunya suara rakyat yang kini menjelma, dalam bentuk kekuatan netizen dengan “no viral, no justice”, juga signifikan ikut menentukan imej dan persfektif polri di masa lalu, saat ini dan waktu berikutnya.
Namun yang pasti, di tengah konstelasi pertarungan politik citra Polri. Entitas petani tiba-tiba muncul dari lisan Sigit Sulistiyo Prabowo yang notabene seorang Kapolri dan salah satu figur berpengaruh di republik ini. Rasanya, profesi petani bisa menjadi komparasi sekaligus resolusi dari kegamangan polri selama ini.
Tentang petani yang dianggap profesi rendahan dan kasar, namun memiliki kemuliaan dan kemanfaatan untuk semua penduduk negeri. Jauh dari kata bergengsi namun dari kerja kerasnya, petani banyak melahirkan generasi pemimpin dan orang-orang terhormat lainnya. Tentang Petani, hanya butuh tanah sepetak untuk menafkahi keluarga dan negara. Bukan jutaan hektar, untuk dieksploitasi demi kekayaan dan kemewahan hidup sambil merusak hutan alias deforestasi !.
Tentang petani yang hidup jauh dari kesejahteraan, namun ditopang oleh kesederhanaan, moral juga keadaban yang tinggi. Terbiasa menghadapi, hujan badai dan terik menyengat. Tentang petani dengan napas dan jiwa kejujuran dan empati, bukan dengan korupsi, membunuh dan membajak pajak. Tentang petani yang hanya berharap, beras dan gabahnya mendapatkan harga yang layak untuk dibeli. Tentang petani, yang ingin ketahanan pangan nasional terlindungi dan setiap tetes keringatnya menghidupi. Tentang petani yang tak peduli gengsi dan dominasi, tapi memiliki harga diri, tak seperti politik dinasti dan oligarki.
Semua kebaikan yang ada pada petani, mungkin itu yang membuat Listyo Sigit Prabowo tertarik dan mulai jenuh pada dedikasi dan gemerlapnya Polri. Memang jelas berbeda, Polri yang tidak bisa disamakan dengan petani dan begitupun petani yang tidak bisa disamakan dengan polri.
Keduanya jelas berbeda, meskipun ada kesamaan untuk kerja-kerja mengabdi dan perbedaan untuk kerja-kerja distorsi.
Oleh karena itu, selamat buat Listyo Sigit Prabowo yang mau membuka mata hati dan sanubari untuk menanam dan memanen padi. Ini bukan masalah pribadi, juga bukan tentang institusi. Ini bukan tentang petani semata, tapi ini juga bukan hanya soal Polri.
Ini tentang nasib dan masa depan, bagi seluruh penghuni negeri.
Buat seluruh rakyat Indonesia, ayo dukung Bapak Kapolri jadi petani ! Pastikan Listyo Sigit Prabowo jenderal yang peduli dan gagah berani, bisa benar-benar menjadi petani yang jujur, bersih dan terhormat. Semoga! (FC/YB)
Bekasi Kota Patriot,
11 Sya’ban 1447 H/30 Januari 2026.
