Aceh, suarabuana.com – Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi), Muhammad Rifqi Maulana menyorot dugaan keterlibatan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dalam pusaran bisnis alat tes SWAB Polymerase Chain Reaction (PCR).
“DPP permahi menyayangkan keterlibatan pemerintah berbisnis dengan rakyat ditengah kondisi perekonomian indonesia keadaan terpuruk, seharusnya fokus pemerintah adalah percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat merupakan hal yang utama dalam melewati krisis yang diakibatkan oleh pandemi covid-19”.
Pandemi Covid-19 masih belum usai, penderitaan rakyat seolah tiada habisnya. Sejak kasus pertama diumumkan setidaknya sebanyak 1,3 juta orang sudah pernah terjangkit dan 35.000 orang telah meninggal dunia. Dampak di sektor ekonomi paling dirasakan oleh rakyat Indonesia, sebelum pandemi melanda dunia jumlah penduduk miskin Indonesia berkisar 9,5%, data terbaru menunjukkan peningkatan yang signifikan yakni kisaran 15-17% penduduk Indonesia berada dalam garis kemiskinan.
Berbanding terbalik dengan penderitaan yang saat ini sedang dirasakan rakyat indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 70,3 persen penyelenggara negara mengalami kenaikan harta kekayaan selama pandemi Covid-19.
Salah satu yang paling fantastis adalah harta kekayaan Menteri Koordinator(Menko) Maritim dan Investasi(Marves) Luhut Binsar Panjaitan dengan kenaikan harta senilai Rp 67.747.603.287 dan berubah memiliki harta Rp 745.188.108.997, total penambahan kekayaan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan Rp 677.440.505.710 selama masa pandemi.
Lonjakan harta kekayaan yang fantastis ini memperkuat dugaan keterlibatan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dalam pusaran Bisnis Alat Tes SWAB Polymerase Chain Reaction (PCR) bersama dengan PT. Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Tidak tanggung-tanggung, 2 perusahaan yang berafiliasi langsung dengan Luhut yakni PT. Toba Sejahtra dan PT. Toba Bumi Energi tercatat mengantongi 242 lembar saham senilai Rpt. 242 juta di GSI.
Ditengah kondisi perekonomian bangsa yang tidak stabil, rakyat menderita terdampak Covid-19. Ketua DPP Permahi ACEH, Muhammad Rifqi Maulana mengecam pemerintah yang justru berbisnis dengan rakyat, mengontrol penjualan alat kesehatan ditengah pandemi. Perjuangan tenaga medis dan seluruh relawan hingga rakyat yang berkorban nyawa memerangi Covid-19 justru dihianati oleh pemerintah yang menyalahgunakan wewenang dan jabatannya dengan berbisnis alat Tes SWAB PCR.
Melihat buruknya kinerja Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, DPP Permahi Aceh mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerjanya, yang kita nilai sangat buruk, pun secara etis dan moral tidak tepat dengan mendulang keuntungan ditengah krisis yang dihadapi oleh rakyat. Jikalau mau jadi pebisnis, mundur saja dari jabatan mentri, dari pada hanya berjubah sebagai pejabat publik namun untuk meraup keuntungan bisnisnya.
“Tidak boleh ada pejabat yang berbisnis dengan rakyat terlebih berbisnis PCR di masa yang sulit seperti sekarang ini, sudah cukup berat penderitaan rakyat terdampak pandemi, jangan kita khianati mereka”. tutup Muhammad Rifqi Maulana.
