Jakarta, suarabuana.com – Meskipun Kementerian Kesehatan menyatakan data masyarakat yang ada di dalam sistem Electronic Health Alert Card (eHAC) tidak bocor. Namun, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan penyelidikan terkait dugaan kebocoran data masyarakat tetap berjalan.
“Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim turut membantu menyelidiki dugaan bocornya data masyarakat mengguna aplikasi kartu kewaspadaan kesehatan versi modern yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Masih berjalan, dalam proses lidik,” kata Argo di Jakarta, Senin (07/09/2021).
Namun sepekan sejak kabar kebocoran data 1,3 juta pengguna eHAC, Argo memastikan penyelidikan untuk mencari tau apakah kebocoran benar terjadi masih berjalan. Tapi ia belum bersedia memaparkan perkembangan penyelidikan seperti apa. Apakah penyelidikan di kepolisian tetap akan berjalan, atau dihentikan, lantaran tidak ada unsur tindak pidana dalam peristiwa tersebut, Argo akan mengkoordinasikan hal tersebut dengan pihak Kementerian Kesehatan.
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan pada Rabu (1/9) menegaskan data masyarakat yang ada di eHAC tidak bocor dan berada dalam perlindungan. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI Anas Ma’ruf menegaskan data masyarakat yang ada di dalam sistem Electronic Health Alert Card (eHAC) tidak bocor dan berada dalam perlindungan.
“Data masyarakat yang ada di dalam eHAC tidak mengalir ke platform mitra. Sedangkan data masyarakat yang ada di platform mitra adalah menjadi tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik, sesuai dengan amanat UU Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi elektronik atau UU ITE,” kata Anas dalam konferensi pers daring, Rabu (1/9).
Anas mengatakan Kementerian Kesehatan berterima kasih atas masukan dari pihak yang memberi informasi adanya kerentanan sehingga bisa ditindaklanjuti demi menghindari risiko keamanan siber yang lebih besar. Informasi kerentanan ditemukan pada platform mitra eHAC dilaporkan VPN Mentor, situs yang fokus pada Virtual Private Network (VPN).
Informasi kerentanan telah diverifikasi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta diterima Kementerian Kesehatan pada 23 Agustus 2021. Kemenkes kemudian menelusuri dan menemukan kerentanan pada platform mitra eHAC, melakukan tindakan dan perbaikan terhadap sistem mitra. Sebagai bagian dari mitigasi risiko keamanan siber, Kemenkes berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), BSSN juga Bareskrim Polri.
Sementara itu, Juru Bicara Vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid dalam keterangannya pada Minggu menyebut banyak kerancuan informasi atau hoaks di masyarakat menyusul sejumlah kejadian berbeda yang tidak saling terkait namun berhubungan dengan aplikasi PeduliLindungi.
Menurutnya, terkait penyalahgunaan data vaksinasi Presiden Joko Widodo, dia memastikan hingga saat ini, tidak ada bukti kebocoran data pribadi di aplikasi PeduliLindungi. Ada pihak-pihak tertentu yang memiliki informasi NIK dan tanggal vaksinasi COVID-19 milik Presiden dan digunakan untuk mengakses sertifikat vaksinasi milik Presiden.
Jadi ini adalah penyalahgunaan identitas orang lain untuk mengakses informasi pihak yang tidak terkait.
“Bukan kebocoran data. Saya mengimbau masyarakat untuk tetap menggunakan aplikasi PeduliLindungi karena data pribadi seluruh masyarakat Indonesia dijamin aman sesuai undang-undang yang berlaku. Selain itu, aplikasi PeduliLindungi juga telah melewati proses IT security assessment yang ketat oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),” kata dr. Nadia.
Terkait dugaan jual beli sertifikat vaksin illegal yang terkoneksi dengan sistem PCare dan aplikasi PeduliLindungi. Investigasi pihak Polda Metro Jaya, pelaku menyalahgunakan wewenangnya sebagai staf Tata Usaha di salah satu kantor kelurahan di Jakarta untuk mengakses ke sistem aplikasi PCare sehingga dapat membuat sertifikat vaksin dan terkoneksi dengan aplikasi PeduliLindungi tanpa melalui prosedur yang benar dan tanpa perlu melakukan vaksinasi.(ahp/ant)
