Bogor, SUARABUANA.com – Ketua Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI) Kabupaten Bogor menilai Kabupaten Bogor saat ini tengah menghadapi persoalan serius terkait komunikasi publik, transparansi kebijakan, serta pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat lapisan bawah.
Menurutnya, berbagai pembangunan infrastruktur yang saat ini dilakukan pemerintah daerah memang merupakan bagian dari agenda pembangunan yang diklaim sebagai proyek prioritas. Namun demikian, pemerintah juga perlu melihat kebutuhan masyarakat yang paling mendasar, terutama pada sektor pendidikan yang hingga kini masih menghadapi berbagai keterbatasan.
“Kabupaten Bogor hari ini sedang berada dalam kondisi darurat komunikasi, transparansi, dan keadilan bagi masyarakat bawah. Kami sebagai aktivis dan sosial kontrol memiliki kewajiban moral untuk terus mengingatkan pemerintah daerah agar setiap kebijakan dan pembangunan yang dilakukan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Ketua BPI KPNPA RI Kabupaten Bogor.
Ia menjelaskan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk dan tingginya minat masyarakat untuk memperoleh akses pendidikan yang berkualitas. Akan tetapi, kondisi tersebut belum diimbangi dengan ketersediaan sekolah negeri yang memadai sehingga masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh akses pendidikan yang layak dan terjangkau.
Menurutnya, apabila pemerintah berbicara mengenai skala prioritas pembangunan, maka pendidikan seharusnya menjadi salah satu sektor utama yang mendapatkan perhatian lebih besar.
“Kami tidak membenci apa yang dilakukan pemerintah saat ini. Kami juga tidak menolak pembangunan yang sedang berjalan. Namun ketika berbicara mengenai prioritas pembangunan, maka sektor pendidikan harus ditempatkan sebagai kebutuhan utama. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia dan masa depan Kabupaten Bogor,” tegasnya.
Ia menilai bahwa pembangunan infrastruktur fisik memang penting, namun tidak boleh mengesampingkan pemenuhan hak dasar masyarakat, terutama hak memperoleh pendidikan yang layak sebagaimana dijamin dalam konstitusi.
“Kita harus mampu menyampaikan kepada pemerintah bahwa pendidikan tetap harus menjadi prioritas. Jangan sampai pembangunan fisik berjalan masif, tetapi kebutuhan dasar masyarakat terhadap pendidikan justru terabaikan. Ini adalah persoalan keadilan sosial yang harus menjadi perhatian bersama,” katanya.
Selain menyoroti persoalan pendidikan, Ketua BPI KPNPA RI Kabupaten Bogor juga menyinggung adanya dugaan pencairan dana hibah kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bogor yang nilainya disebut mencapai miliaran rupiah.
Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat karena organisasi penerima hibah tersebut diketahui sedang berada dalam kondisi dualisme kepemimpinan.
“Kami memperoleh informasi mengenai adanya dugaan pencairan dana hibah kepada KNPI Kabupaten Bogor dengan nilai yang cukup besar. Sementara yang menjadi pertanyaan publik adalah apakah status kepengurusan organisasi tersebut telah memiliki kepastian administrasi dan legalitas yang jelas, mengingat adanya dualisme kepemimpinan yang masih berlangsung,” ungkapnya.
Ia mengatakan bahwa apabila benar terdapat dualisme kepengurusan yang belum terselesaikan, maka pemerintah daerah wajib menjelaskan dasar hukum dan mekanisme verifikasi yang digunakan sebelum melakukan pencairan dana hibah.
Menurutnya, prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, transparansi, serta kepastian hukum harus menjadi landasan utama dalam proses penyaluran hibah daerah agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Kami meminta pemerintah daerah menjelaskan kepada masyarakat dasar hukum pencairan dana hibah tersebut. Sebab apabila organisasi penerima masih berada dalam situasi dualisme kepengurusan yang belum memiliki kepastian hukum, maka hal itu patut dikaji kembali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberian hibah daerah,” tegasnya.
Ketua BPI KPNPA RI Kabupaten Bogor juga mengingatkan bahwa di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses pendidikan, pemerintah daerah semestinya lebih fokus pada kebijakan yang menyentuh kepentingan publik secara langsung.
“Kami tidak anti terhadap pembangunan, tidak anti terhadap pembinaan kepemudaan, dan tidak anti terhadap program pemerintah. Namun pemerintah harus mampu menunjukkan keberpihakan terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Ketika masih banyak anak-anak Kabupaten Bogor yang kesulitan memperoleh akses sekolah negeri akibat keterbatasan daya tampung, maka pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam pengalokasian anggaran daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, aktivis, organisasi kemasyarakatan, insan pers, akademisi, serta pegiat sosial untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara bertanggung jawab dan berdasarkan data serta fakta.
“Kita tidak boleh takut menyampaikan aspirasi masyarakat. Bahkan apabila ada ancaman ataupun intimidasi, perjuangan untuk memperjuangkan hak masyarakat, khususnya hak atas pendidikan yang layak, harus tetap dilakukan melalui cara-cara yang konstitusional, santun, dan berdasarkan fakta. Kritik yang disampaikan kepada pemerintah bukanlah bentuk kebencian, melainkan bagian dari upaya membangun Kabupaten Bogor yang lebih adil, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” pungkasnya.
BPI KPNPA RI Kabupaten Bogor berharap pemerintah daerah dapat membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat sipil sehingga setiap kebijakan pembangunan dapat dirumuskan secara partisipatif, akuntabel, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan hak dasar di bidang pendidikan. (Red/taofan)
