JAKARTA, SUARABUANA.com – Forum Wartawan Investigasi Nusantara (For-WIN), mengecam keras kebijakan KPK yang melakukan pengalihan status tahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) menjadi tahanan rumah secara diam-diam. Keputusan KPK itu dinilai tidak transparan, dan sangat tidak beralasan, bahkan justeru terkesan memberi perlakuan istimewa.
Pengalihan penahanan Yaqut Cholil Qoumas menjadi tahanan rumah, juga menuai reaksi dari masyarakat luas. Banyak yang merasa keputusan KPK tersebut tidak adil dan melukai hati masyarakat. Pasalnya, karena Yaqut diduga kuat terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi kuota haji yang jelas-jelas sudah merugikan negara sebesar Rp 622 miliar.
Lucunya terkait kebijakan tersebut, KPK hanya bisa menjelaskan bahwa; pengalihan penahanan dilakukan atas permohonan keluarga Yaqut dan menyatakan itu sudah sesuai dengan prosedur hukum.
“Prosedur hukum yang mana? Prosedur hukum semau kalian kah?!” geram seorang aktivis dari pojok sebuah warung kopi, Selasa (24/3-2026).
Masyarakat masih mempertanyakan keputusan KPK atas dasar apa, terutama karena Yaqut merupakan pejabat publik yang jelas-jelas sudah ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga kuat melakukan korupsi dana haji. Untuk itu, For-WIN mendesak agar Dewas KPK melakukan fungsinya dengan mengusut adanya dugaan pelanggaran oleh oknum penting KPK secara etik. Selain itu For-WIN juga mendesak agar Yaqut dan oknum KPK yang mengeluarkan kebijakan untuk diperiksa terkait dengan penahanan rumah tersebut.
Keputusan pengalihan penahanan Yaqut jadi tahanan rumah, jelas sudah bikin banyak orang tidak puas. Pasalnya, korupsi kuota haji 2023-2024 ini kasusnya besar, merugikan negara Rp622 miliar, dan banyak jemaah haji yang terdampak. Masyarakat berharap, penegakan hukumnya harus dilakukan secara tegas dan adil.
“Sebagai inisiator Forum Wartawan Investigasi Nusantara (For-WIN) saya mencurigai serta mempertanyakan kebijakan KPK yang konyol ini,” tegas Inisiator Forum Wartawan Investigasi Nusantara (For-WIN), Fajar Chan, saat ngopi bareng dengan awak media belum lama ini.
Sebagai inisiator For-WIN, ia mengatakan akan terus melakukan pengawasan terhadap kinerja KPK maupun lembaga penegak hukum lainnya. Lebih dari itu, Fajar Chan juga mempertanyakan kebijakan KPK yang dianggap telah mencoreng marwah dari lembaga anti rasuah dan melukai rasa keadilan itu.
Keputusan pengalihan penahanan Yaqut jadi tahanan rumah, jelas akan menuai banyak kritik. For-WIN menegaskan, akan terus mengawal kasus ini dan menuntut agar pihak berkompeten agar segera melakukan evaluasi terhadap petinggi KPK yang sekarang ini.
Lebih lanjut, Forum Wartawan Investigasi Nusantara (For-WIN) juga menegaskan akan menantang Presiden Prabowo bisa membuktikan omongannya untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi secara menyeluruh dalam pemerintahan dibawah kepemimpinannya. Sebagaimana yang telah disampaikannya dalam sesi dialog bersama Chairman and Editor-in-Chief Forbes Media, Steve Forbes, pada ajang Forbes Global CEO Conference 2025 yang berlangsung di Hotel The St. Regis, Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025.
“Jika perlu, segera lakukan evaluasi dan berhentikan oknum komisioner juga pimpinan KPK. Selanjutnya , tentu patut untuk di selidiki dan diperiksa secara intensif sehingga bisa dipastikan pelakunya akan menerima sanksi tegas terkait kebijakan diam-diam yang dikeluarkan tersebut.
Saya yakin Presiden Prabowo punya nyali, karena jika tidak bisa jadi rakyat akan menilai kalau Prabowo hanyalah Presiden omon-omon!” tandas Fajar Chan.
Menurutnya, rakyat yang sudah cerdas dewasa ini, akan menilai kinerja seorang presiden berdasarkan dari tindakan nyata, bukan cuma sekedar janji diatas podium. Untuk itu, bisa dipastikan For-WIN dan masyarakat akan terus memantau kinerja para penegak hukum khususnya penyelenggara Negara. (Tim/Red)
