Tidak Sedikit Kritikus di Kabupaten Bogor Diduga Terbendung Oleh Kepentingan atau Ketakutan
BOGOR, 15 MARET 2026 -Para kritikus yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengawal tata kelola Pemerintah Kabupaten Bogor tampak tidak berperan optimal. Pernyataan ini disampaikan H. Nur Kholis, aktivis dan advokat sekaligus Ketua Kantor Hukum Abri, dalam rilis pers yang diterbitkan kepada berbagai media cetak dan daring hari ini.
“Seorang aktivis dalam perannya sebagai kontrol sosial tidak boleh diam atau membisu, meskipun menghadapi tekanan atau kepentingan tertentu,” tegas Nur Kholis. Menurutnya, kontrol sosial berperan sebagai mata dan telinga rakyat. “Bagaimana rakyat dapat mengetahui kondisi sesungguhnya di Kabupaten Bogor jika suara-suara pengawas justru bungkam?”
KONTROL SOSIAL BUKAN SEKADAR SIMBOL, MELainkan KOMPAS KEADILAN
Nur Kholis menegaskan bahwa kontrol sosial bukan konsep teoritis semata. “Kontrol sosial harus menjadi kompas yang menggerakkan pengawasan terhadap setiap kebijakan pemerintah daerah . bukan alasan untuk diam dan tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.”
Ia menyoroti ketidakkonsistenan para pengkritik: meskipun masyarakat di berbagai daerah berani mengangkat isu pemborosan anggaran, korupsi, atau kebijakan yang merugikan rakyat, banyak kritikus di Kabupaten Bogor tampak enggan bersuara. Beberapa isu yang menjadi perhatian meliputi pengelolaan lahan, layanan publik yang kurang memadai, dan proyek infrastruktur yang minim transparansi.
“Apakah karena takut kehilangan akses atau berkepentingan pada aliran sumber daya tertentu? Atau lupa bahwa peran kontrol sosial bukan semata menjadi penonton?” ujar Nur Kholis.
TATA KELOLA BUKAN HANYA SOAL PROGRAM, TAPI JUGA TRANSPARANSI
Nur Kholis mengakui bahwa perencanaan program pemerintahan daerah penting, termasuk kerja sama dengan pihak swasta dan pemangku kepentingan lain. Namun, hal tersebut tidak boleh mengorbankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Rakyat tidak hidup di ruang rapat kantor bupati,” kata Nur Kholis. “Mereka menilai bagaimana uang pajak digunakan . apakah untuk kesejahteraan bersama atau hanya untuk kepentingan segelintir pihak. Kritik terbuka adalah sinyal bahwa rakyat tidak akan menerima tata kelola yang tidak adil dan tidak jelas arahnya.”
NETRALITAS BUKAN ALASAN UNTUK BUNGKAM
Banyak pihak memaknai diam sebagai bentuk netralitas agar tidak menimbulkan kegaduhan. Nur Kholis menolak pandangan itu. “Netralitas bukan berarti membungkam diri ketika melihat kesalahan atau penyelewengan. Kontrol sosial yang baik adalah yang berintegritas dan berani menyampaikan fakta apa adanya.”
“Jika kritik hanya disampaikan di balik layar, bagaimana rakyat dapat percaya bahwa tata kelola berjalan baik? Bagaimana kita menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat jika tidak berani menunjukkan sikap yang jelas terhadap masalah penting?” tambahnya.
KABUPATEN BOGOR HARUS BERANI MENAMPILKAN WAJAH YANG BENAR
Nur Kholis menegaskan bahwa Kabupaten Bogor adalah daerah strategis dengan potensi besar di Provinsi Jawa Barat. Kualitas tata kelola, menurutnya, tidak hanya diukur dari jumlah proyek atau capaian kuantitatif, tetapi juga dari keberanian menerima kritik dan memperbaiki kekurangan.
“Beberapa langkah reformasi yang dilakukan pemerintah sudah tepat, namun seharusnya tidak menunggu masalah besar baru ada tindakan korektif. Kabupaten Bogor perlu lebih percaya diri menampilkan kondisi sebenarnya: sebuah daerah berpotensi besar yang membutuhkan pengawasan agar pembangunan berjalan sesuai harapan rakyat,” ujarnya.
PENUTUP
Kontrol sosial yang aktif dan berintegritas adalah indikator demokrasi yang sehat. Diamnya pengawas publik merupakan sinyal bahwa demokrasi sedang dalam bahaya . dan itu mesti menjadi perhatian bersama pemerintah, masyarakat sipil, media, dan seluruh elemen masyarakat.
Oleh: H. Nur Kholis
Aktivis & Advokat
Ketua Kantor Hukum Abri
INFO Penunjang :
■■■》 ANDA BUTUH BANTUAN HUKUM ?
Hubungi: 0818-966-234
