Oleh Aktivis dan Advokat.
H. Nur Kholis.
Ketua Kantor Hukum Abri.
Cp. 0818-966-234.
Keuangan negara Indonesia menghadapi tantangan berat. Menteri Keuangan menambah utang akibat lonjakan beban belanja, membuat perekonomian terkesan terjangkit “kanker akut”. Masalah menyasar APBN dan APBD berbagai daerah, dengan beban belanja yang terus membesar dan ketergantungan pada sumber daya luar yang semakin tinggi.
Pemerintah tetap menyatakan ekonomi dalam keadaan baik dan stabil. Pernyataan ini menuai pandangan beragam, terutama saat perdebatan tentang Misi Besar Negara yang masih kontroversial belum selesai.
Kini muncul kebijakan yang mengundang polemik: rencana menyebarkan 105.000 unit mobil impor dari India untuk koperasi merah putih dengan biaya 24,66 Triliun Rupiah. Dana tersebut bisa dialokasikan untuk sektor yang lebih mendesak, sementara pengeluaran ini memperberat utang negara yang terus bertambah.
Mobil impor ini seperti tamparan bagi industri otomotif dalam negeri yang digaungkan sebagai “produk anak bangsa”. Pengurus asosiasi industri lokal menyatakan memiliki kapasitas produksi yang cukup, bahkan bisa meningkatkan efisiensi dan menciptakan ribuan lapangan kerja jika mendapatkan pesanan besar. Namun kebijakan impor ini mengabaikan upaya mereka selama bertahun-tahun.
Kebijakan ini bertentangan dengan semangat pembangunan industri lokal yang telah berinvestasi besar dalam teknologi dan sumber daya manusia. Klaim dukungan pemerintah terhadap produk dalam negeri tampak hanya omongan kosong.
Masyarakat mengungkapkan kekecewaan. Pekerja industri otomotif merasa tidak adil karena pemerintah mendorong masyarakat membeli produk dalam negeri namun sendiri malah impor. Orang tua mengeluhkan program kesehatan anak seperti imunisasi dan pemeriksaan rutin terganggu karena kurang anggaran, sementara negara bisa mengeluarkan dana besar untuk impor mobil.
Pertanyaan mendasar muncul: apakah ini yang namanya negara demokrasi? Indonesia bukan monarki sehingga keputusan seharusnya berdasarkan kebutuhan rakyat melalui proses transparan dan melibatkan berbagai pihak. Namun kebijakan impor ini tampaknya dibuat tanpa konsultasi mendalam.
Misi Besar Negara yang sudah kontroversial semakin menjadi sorotan karena kebijakan ini yang tergolong pemborosan. Sementara anggaran terbuang untuk impor, layanan kesehatan anak bangsa dibiarkan menderita dengan fasilitas yang kurang memadai, obat langka, dan akses yang terbatas. Angka stunting yang tinggi menunjukkan prioritas anggaran negara salah sasaran.
Pentingnya merawat kesehatan masyarakat tidak bisa disepelekan. Negara bisa melakukannya dengan melunasi tunggakan BPJS dan meringankan beban iuran bulanan. Negara akan hebat jika rakyatnya kuat, dan rakyat kuat jika sehat. Kesehatan yang baik akan memberikan manfaat bagi negara, sehingga harus diutamakan dibanding program yang kurang bermanfaat.
Banyak pihak mengajukan pertanyaan serius: apakah ini strategi kolonial gaya baru untuk membuat Indonesia terpuruk? Negara yang terus mengandalkan impor, terjebak utang, dan mengabaikan pembangunan sektor dalam negeri akan sulit berdiri tegak sebagai bangsa mandiri. Indonesia seharusnya fokus membangun kapasitas dalam negeri, mendukung produk lokal, dan mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraan rakyat, bukan melakukan pemborosan yang memperlemah posisi bangsa.
