OGAN KOMERING ILIR (OKI) —suarabuana.com – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menyampaikan sikap kritis atas dua peristiwa kebakaran yang terjadi dalam waktu berdekatan di wilayah Kecamatan Kayuagung, serta respons Damkar OKI yang dikeluhkan masyarakat.
Dua musibah kebakaran dilaporkan terjadi di wilayah Kecamatan Kayuagung, yakni di Kelurahan Kedaton beberapa minggu lalu dan di Kelurahan Kayuagung Asli pada Minggu malam, 21 Desember 2025. Kebakaran tersebut diduga dipicu oleh korsleting listrik, meski penyebab pastinya masih menunggu keterangan lebih lanjut dari pihak berwenang.
Kedua kejadian berlangsung di kawasan permukiman padat penduduk di Kelurahan Kedaton dan Kelurahan Kayuagung Asli, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir.
When (Kapan)
Peristiwa pertama terjadi beberapa minggu lalu, sedangkan kebakaran kedua terjadi pada Minggu malam, 21 Desember 2025.
Aspirasi disampaikan oleh masyarakat OKI, khususnya warga Kecamatan Kayuagung yang berada di sekitar lokasi kejadian dan tidak ingin disebutkan identitasnya.
Sikap organisasi disampaikan oleh DPD PGK OKI melalui ketuanya, Rivaldy Setiawan, SH.
Pihak yang diminta memberikan penjelasan adalah Damkar OKI.
Menurut informasi warga, laporan kebakaran telah disampaikan ke Damkar OKI. Namun, saat armada pemadam tiba di lokasi, api disebut sudah membesar. Warga juga menyampaikan dugaan bahwa mobil pemadam mengisi air terlebih dahulu sebelum menuju lokasi, sehingga penanganan awal dinilai terlambat.
“Kami menghubungi pemadam, tapi mobil datang saat api sudah besar. Informasinya harus isi air dulu,” ujar salah satu warga Kayuagung.
Pada kejadian di Kelurahan Kayuagung Asli, akses jalan lingkungan yang sempit juga disebut menjadi kendala masuknya mobil pemadam.
DPD PGK OKI menilai, dua kejadian kebakaran dengan keluhan yang relatif sama patut menjadi perhatian serius dan perlu penjelasan terbuka dari Damkar OKI. Penilaian tersebut disampaikan sebagai bentuk kontrol sosial, bukan sebagai kesimpulan hukum.
Ketua DPD PGK OKI, Rivaldy Setiawan, SH, menegaskan bahwa pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan membuka ruang klarifikasi.
“Kami tidak menuduh, namun berdasarkan aspirasi masyarakat, ada hal-hal yang perlu dijelaskan secara terbuka. Dua kejadian kebakaran dengan pola keluhan yang sama tentu wajar jika publik mempertanyakan kesiapsiagaan Damkar OKI,” ujarnya.
DPD PGK OKI meminta klarifikasi resmi dan transparan dari Damkar OKI terkait:
Kesiapan armada pemadam,
Prosedur pengisian air,
Penanganan kebakaran di wilayah dengan akses jalan sempit.
Klarifikasi tersebut dinilai penting agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas serta untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di kemudian hari.
Hingga berita ini diturunkan, klarifikasi resmi dari Damkar OKI masih dinantikan.
Dengan tayangnya berita ini, DPD PGK OKI berharap Damkar OKI dapat segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik. Apabila tidak ada penjelasan dan langkah perbaikan yang disampaikan, DPD PGK OKI menyatakan membuka opsi untuk menempuh aksi unjuk rasa (UNRAS) sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(FUADI)
