Lampung, SUARABUANA.com – Aktifvis Kota Bogor Beni Sitepu melontarkan kritik keras terhadap kehadiran para pejabat Pemerintah Kota Bogor dalam kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang digelar di Paradise Hall Hotel, Lampung, pada tgl 19 – 20 Desember 2025.
Ia menilai kegiatan tersebut kuat diduga menjadi bentuk pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dibungkus atas nama Forum Nasional.
Menurut Beni, partisipasi pejabat Kota Bogor dalam APEKSI tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa berbagai persoalan mendasar di daerah masih belum tertangani secara serius. Persoalan sampah yang berulang, banjir tahunan, lemahnya pelayanan publik, serta problem tata kelola BUMD menunjukkan bahwa anggaran daerah seharusnya difokuskan pada penyelesaian masalah, bukan pada agenda perjalanan dinas yang mahal.
“Ketika hasilnya tidak jelas, tidak terukur, dan tidak berdampak langsung bagi warga, maka penggunaan APBD untuk kegiatan semacam ini patut diduga sebagai pemborosan,” tegas Beni Sitepu. Kepada media tgl (20/12/2025).
Ia menilai APEKSI selama ini kerap dijadikan ruang aman bagi birokrasi untuk menghabiskan anggaran perjalanan dinas, mulai dari transportasi, penginapan hotel berbintang, uang harian, hingga biaya representasi, tanpa kewajiban pertanggungjawaban terbuka kepada publik.
Beni juga menyoroti tidak adanya transparansi Pemerintah Kota Bogor terkait jumlah pejabat yang berangkat, total biaya yang dikeluarkan dari APBD, serta hasil konkrit yang dibawa pulang dari forum APEKSI. Menurutnya, absennya laporan publik memperkuat dugaan bahwa kegiatan tersebut lebih bersifat konsumtif ketimbang strategis.
“Jika APBD digunakan untuk kegiatan yang manfaatnya tidak bisa dijelaskan kepada rakyat, maka itu bukan sekadar kelalaian administrasi, tetapi kegagalan moral dalam mengelola uang publik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Beni menilai pola seperti ini berpotensi menjadi praktik pemborosan anggaran yang sistemik. Forum-forum nasional dijadikan pembenaran formal, sementara efektivitas dan urgensinya tidak pernah diuji secara jujur. Akibatnya, APBD terkuras untuk kegiatan seremonial, sementara pelayanan publik tetap stagnan.
Beni mendesak DPRD Kota Bogor dan Inspektorat untuk melakukan audit dan evaluasi terbuka terhadap seluruh pembiayaan keikutsertaan pejabat dalam APEKSI. Ia juga menegaskan bahwa publik berhak mengetahui apakah uang daerah benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat atau sekadar menopang kenyamanan birokrasi.
“APBD bukan dana rekreasi pejabat. Selama masih ada masalah di Kota Bogor, setiap rupiah yang dibelanjakan harus bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis, dan publik,” pungkasnya.(DM)
