Aceh, SUARABUANA.com – Mantan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, menegaskan bahwa upaya revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) tidak boleh keluar dari ruh perdamaian yang lahir dari MoU Helsinki. Menurutnya, revisi ini bukan sekadar agenda formal di DPR RI, melainkan menyangkut masa depan Aceh dan kesinambungan perdamaian yang telah terjaga selama dua dekade terakhir.
Irwandi mengingatkan, substansi MoU Helsinki harus menjadi pilar utama dalam setiap pasal UUPA yang akan diperbarui. “Semangat perdamaian yang melahirkan UUPA harus tetap tegak dan tidak boleh dikurangi,” tegasnya.
Saat ini, Pemerintah Aceh bersama DPRA telah menyerahkan draf revisi beserta naskah akademik kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Usulan itu juga sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), menandakan adanya peluang besar untuk dibahas lebih jauh di tingkat nasional.
Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian adalah keberlanjutan dana Otonomi Khusus (Otsus). Irwandi menilai dana Otsus sebesar 2,5 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) harus tetap dijamin demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh.
Dengan sikap tegas ini, Irwandi berharap revisi UUPA benar-benar memperkuat kekhususan Aceh sesuai semangat perdamaian, bukan malah melemahkan atau mengurangi hak-hak yang sudah diperjuangkan lewat perundingan panjang di Helsinki.(red)
