Oleh: Eman Sutriadi
SUARABUANA.com – Isu mengenai tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menjadi sorotan. Di banyak daerah, jumlah tunjangan yang diterima anggota DPRD dianggap terlalu besar dibandingkan dengan kondisi riil masyarakat yang mereka wakili. Tidak sedikit suara publik yang mendesak agar tunjangan ini dicabut atau setidaknya ditinjau ulang.
Pertanyaannya sederhana: apakah tunjangan besar yang dikucurkan dari APBD sepadan dengan kinerja legislatif daerah? Faktanya, masih banyak masyarakat menghadapi persoalan mendasar, mulai dari pendidikan yang belum merata, layanan kesehatan yang belum maksimal, hingga infrastruktur yang jauh dari layak. Dalam kondisi seperti ini, alokasi dana untuk tunjangan wakil rakyat terasa kontras dan menimbulkan ketidakadilan sosial.
“Mengapa tunjangan DPRD masih dipertahankan ketika rakyat masih kesulitan biaya sekolah, berobat, dan mencari pekerjaan? Wakil rakyat sudah memiliki gaji dan fasilitas, tapi tetap menuntut tunjangan besar. Ini jelas tidak adil! Anggaran seharusnya diprioritaskan untuk kepentingan publik, bukan memperkaya segelintir orang di kursi dewan.”
Selain itu, anggota DPRD sejatinya sudah memperoleh gaji pokok, kendaraan dinas, rumah dinas, serta fasilitas perjalanan dinas. Penambahan tunjangan di luar itu dinilai berlebihan dan justru membuka ruang moral hazard. Tunjangan yang besar tanpa diimbangi transparansi dan akuntabilitas kinerja hanya akan semakin mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif daerah.
Lebih jauh lagi, pencabutan tunjangan dapat menjadi langkah efisiensi anggaran. Dana yang semula dialokasikan untuk kepentingan personal anggota dewan bisa dialihkan ke program-program yang lebih produktif: beasiswa bagi pelajar berprestasi, pelatihan keterampilan untuk pemuda, subsidi kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, atau pembangunan fasilitas publik yang benar-benar dibutuhkan.
Sudah saatnya DPRD memberikan contoh nyata pengabdian kepada rakyat. Keberanian untuk meninjau ulang bahkan mencabut tunjangan yang tidak relevan akan menjadi bukti bahwa mereka benar-benar berpihak pada kepentingan publik, bukan sekadar kenyamanan pribadi.
Masyarakat menaruh harapan besar pada wakil rakyat, bukan hanya untuk membuat aturan, tetapi juga untuk memberi teladan moral. Dan salah satu teladan itu adalah kesediaan mengutamakan kebutuhan rakyat di atas kepentingan sendiri.**
