JAKARTA, SUARABUANA.com –
“Opini Habiburokhman itu wajar dan biasa saja. Dia punya hak 1000 persen untuk beropini seperti itu. Namun tidak mesti menjadi pedoman kebenaran,”.
Demikian tanggapan tertulis yang disampaikan oleh Wilson Lalengke, saat dikonfirmasi terkait tulisan Habiburrahman menyikapi pemberitaan media Tempo yang beredar baru-baru ini.
“Semua kita pasti dalam kegelapan, terkait kasus keterlibatan Dasco. Selama ini usaha dia apa, hanya dia dan orang-orang terdekatnya yang tahu,” kata Wilson.
Bahkan, Wilson juga mempertanyakan, darimana orang itu punya kekayaan jika tidak punya usaha/perusahaan, restoran, tambang, dan lain-lain, lantas uangnya dari mana untuk membeli semua itu.
“Jika dia punya mobil, punya rumah, punya berbagai fasilitas hidup yang tergolong lumayan mewah, harus dipertanyakan dari mana uangnnya? Jika tidak punya usaha/perusahaan, restoran, tambang, dan lain-lain, lantas uangnya dari mana untuk membeli semua itu. Ataukah kita boleh berspekulasi, bahwa; kekayaannya adalah dari merampok anggaran negara berhubung dia anggota dewan perwakilan rakyat (tidak) terhormat selama beberapa periode ini? Dus, apakah salah jika rakyat mempertanyakan hal itu dan berpikiran liar macam tempo itu?” beber Wilson.
Makanya menurut Wilson, dalam artikel terdahulu disampaikan “sinyalemen keterlibatan Dasco di kasus judi online Kamboja itu perlu diusut tuntas!” oleh pihak berwajib agar tidak menjadi isu liar di masyarakat.
“Bagi pers, opini, dugaan-dugaan, terkaan, asumsi, perkiran, persangkaan, dan bahkan menuduh adalah hal yang boleh dan sah dilakukan. Itulah wujud curiosity dan skepticism yang wajib ada di dalam jiwa seorang jurnalis. Kalau tidak ada sifat-sifat tersebut, bagaimana mungkin seorang wartawan bisa kritis dan berpikir analistis?” ujar Wilson lagi.
Masih menurut Wilson, Habiburokhman itu politisi, yang tentu saja akan berpikir dan bersikap serta bertindak sesuai kepentingan kelompoknya.
“Para politisi tidak akan pernah, sekali lagi tidak akan pernah, berpikir, bersikap, dan berbuat untuk kepentingan publik. Bohong besar jika politisi mengatakan dia memikirkan nasib rakyat. Non-sense!,” tegas Wilson.
Wilson juga menyatakan, Lembaga terkorup di Indonesia adalah DPR. Oleh karena itu, menurut Wilson, jangan mimpi UU penyitaan aset koruptor bisa disetujui DPR.
“Lembaga terkorup di Indonesia adalah DPR. Oleh karena itu, jangan mimpi UU penyitaan aset koruptor bisa disetujui DPR. Maaf melebar keman-mana jadinya, haha,” pungkas Wilson, saat dimintai tanggapan terkait tulisan Habiburrahman via WA. (FC-Goest)
