DEPOK,suarabuana.com – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Depok telah selesai. Namun ada sebagian siswa yang orang tuanya terdampak pandemi Covid 19 terancam putus sekolah. Dikarenakan tidak ada biaya untuk bersekolah di swasta.
Torben Rando, Ketua Umum KAPUR mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan khusus diluar proses PPDB agar bisa menampung warga yang terancam putus sekolah lewat kebijakan optimalisasi sekolah atau penambahan sekolah negeri yang baru.
“Kami usulkan kepada Disdik Jabar agar memberikan himbauan kepada MKKS Depok untuk penambahan rombel baru tiap SMAN dan SMKN Se Kota Depok. Namun harus tetap rasional proporsional dan tidak mengorbankan Lab,” ujar Torben Rando, saat dimintai tanggapannya terkait PPDB dikantornya wilayah Beji, sabtu (8/8/2020).
Pada saat KAPUR dan Relawan Gotong Royong (RGR) audiensi dengan Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya di Jakarta, pihak ORI Jakarta Raya dalam audiensi tersebut juga melihat bahwa agar tidak dipaksakan 40 siswa tiap rombel.
Menurut Ketua RGR, Heri Prasetyo, kondisi tidak berimbangnya jumlah daya tampung dari SMP ke SMA membuat masyarakat Depok mendesak sekolah negeri untuk menambah daya tampung, dan yang paling rasional proporsional adalah menambah rombel.
“Kami dari KAPUR dan RGR mengusulkan agar Dinas Pendidikan Jawa Barat dapat memberikan arahan pada SMAN/SMKN di Kota Depok untuk menambah rombel agar kegiatan belajar mengajar kelak setelah pandemi dapat terlaksana dengan baik,” ujar Heri Prasetyo.
“Selama satu semester sekolah dirumah online, kita bisa bersama-sama memikirkan penambahan ruang kelas untuk menampung rombongan belajar yang masuk lewat kebijakan optimalisasi hasil desakan masyarakat,” ujar Torben Rando, Ketua KAPUR menambahkan.(dirly)
