Depok, SUARABUANA.com – Setiap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) seolah menjadi polemik bagi sekolah-sekolah swasta berbagai jenjang. Sekolah swasta merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah akibat dipaksakannya kuota peserta didik di sekolah negeri, sehingga swasta tidak “kebagian kue”.
Jika saja petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) PPDB dijalankan sesuai prosedur maka jelas tidak ada kendala.
Aktifis Kota Depok Hersong angkat bicara. Dia menuding ada sejumlah oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menjadi “calo” titipan peserta didik di sekolah negeri. Dengan alasan konstituennya. Ia berharap, tahun ini, anggota dewan yang terhormat itu tidak lagi menjadi “channeling” agar PPDB berjalan mulus tanpa kisruh.
“Ketua DPRD kota Depok adalah dari PKS hingga hari ini tidak mampu mengatur anggotanya dalam persoalan PPDB Kota Depok 2024″, ungkap Hersong.
Ditambahkankan Hersong, menjadi “calo” murid titipan bukanlah tugas seorang anggota dewan. Semestinya, mereka melakukan pengawasan bukan malah merusak tatanan”, ujarnya. Hal ini disampaikan saat ditemui SUARABUANA.com di coffee shop Nana jalan raya bogor Km 34.5, Jumat (14/6/2024)
Sekolah swasta, lanjut Hersong sejatinya adalah mitra pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara historis pun, menurut dia, sekolah swasta menjadi alat perjuangan menuju kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga pemerintah mestinya memperlakukan sekolah swasta dengan baik layaknya mitra dan asset.
Hersongpun mengajak para guru swasta untuk mogok jika para oknum anggota Dewan tetap memaksakan kehendak. Guna mendukung Depok Kota Pendidikan bukan dengan cara menyogok. Biarkan jalur online ditempuh oleh semua siswa SD dan SMP Negeri Kota Depok agar persaingan normal sesuai aturan jangan ada jalur katabelece, ” pungkas Hersong.
Salah satu guru swasta yang berkurang jam mengajarnya akibat jumlah rombel yang menyusut ditempatnya mengajar, ketika dihubungi oleh SUARABUANA.com melalui telepon menyatakan bahwa, “memang sekolah swasta merasa sangat dirugikan dengan aksi ugal-ugalan PPDB di sekolah negeri oleh karena itu kami guru-guru swasta ingin membuat aksi agar pemerintah dan legislatif melek terhadap kondisi sekolah swasta akhir-akhir ini. Dan kami akan melaksanakan tandingan”, saat ditanya aksi tandingan apa dikatakan “liat aja nanti saat MPLS,” tutupnya.(PB)
